Pertanahan

Kemarin, 14:11
Peranoto
Tatap Muka Terverifikasi Harus diproses dalam 4 hari

Penolakan titik koordinat hasil tim PBD dan meminta peninjauan kembali ulang di lapangan

Kamis, 19:48
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 4 hari

Saya mau menanyakan perihal program ptsl 2019 kabupaten bogor. kenapa sampai hari ini sertifikat saya belum jadi juga. padahal sudah mau akhir tahun, waktu itu proses pengukuran tanah dilakukan bulan maret 2019.

Kamis, 07:06
Anonim
Android Terverifikasi Harus diproses dalam 4 hari

Kepada
yth
bapak presiden republik indonesia
(bapak joko widodo)

assalamualaikum wr.wb
sehubungan dengan akan di resmikannya bandara syamsuddinnoor yang baru, kami warga tegal arum rt.42/rw.9, kel. syamsuddinnoor, kec. landasan ulin, kota banjarbaru, provinsi kalimantan selatan, kami memiliki tanah garapan dengan surat sporadik karena kami belum ada biaya sehingga belum bisa membuat sertifikat tanah tersebut, ternyata dengan akan diresmikannya bandara, tanah kami diakui oleh saudara h. anang barni dan kawan kawannya/preman tanah dengan dibuat sertifikat kelurahan guntung payung (sepertinya ada keterlibatan oknum kelurahan, oknum kecamatan, oknum bpn kota banjarbaru) padahal tanahnya dikelurahan syamsuddinnor seperti tertera denah tanah kota banjarbaru dan di surat sporadik kami.
mohon kepada bapak presiden untuk bisa menindaklanjuti mafia tanah di kota banjarbaru yang sangat meresahkan dan merugikan rakyat kecil.
wa'alaikumsalam wr.wb.

Kamis, 04:50
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 4 hari

Yth. bpn, pengurusan sertipikat dan yg terbit tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, baik lokasi dan juga ukuran, kejadian di kab. kep. selayar, sulsel.... sudah setahun lebih diminta perbaikan tapi tak juga ada solusi...
sepertinya para pegawainya cuma tidur dikantor saja, gak jelas kerjanya apa.... pihak kanwilnya juga cuma duduk diam saja...
tolong dikonfirmasi ke bpn selayar, sepertinya banyak sertipikat yg tidak sesuai... padahal pimpinan sblumnya sudah di bui ... tp kerjaannya masih gak becus....

Rabu, 14:00
Anonim
SMS Terverifikasi Harus diproses dalam 3 hari

Halomasjekek ptsl kapan s bagikan ,trmksih bnyak sblumnya

Selasa, 20:01
Amstrong Sembiring
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 3 hari

Hipotesis Hukum, Cara Modus Baru Memperlama Urusan Pembatalan Sertifikat

Pada tanggal 9 desember 2019 saya mendatangi kembali kantor kementerian agraria dan tata ruang dalam kaitan permohonan pembatalan sertifikat no 1152 yang cacat hukum admintrasi, karena sejak putusan mahkamah agung di tingkat PK (nomor 214/ 2017) maka sertifikat no 1152 atas nama soerjani sutanto sudah tidak mempunyai alas haknya lagi, maka dengan demikian status sertifikat tersebut telah bermasalah karena merupakan hasil produk mal-administrasi dan putusan pengadilan telah berkekuatan tetap.

Saya bertemu dengan staff nya Marcellinus Wiendarto (kepala seksi penangan perkara di kantor kementerian agrarian dan tata ruang/ BPN), yang bernama Ibu Yunita yang saat itu didampingi oleh Ibu Ica menemui saya, menurut stafnya bahwa saudara Marcellinus Wiendarto sedang berada diluar selama 3 hari, sehingga akhirnya saya hanya bisa bertemu dengan stafnya saja, dan kemudian dalam pertemuan tersebut saya menjelaskan kembali, bahwa salah satu alasan saya melakukan pembatalan sertifikat yaitu adanya cacat hukum administrasi.

Salah satu alasannya saat secara singkat saya jelaskan, bahwa sertifikat no 1152 itu dibuat dengan akta hibah yang sudah menyalahi hukum atau dilarang secara hukum, karena yaitu sebagai berikut :

Adanya Putusan MARI No;3176 K/Pdt/1988 dan Putusan MARI No. 199 K/TUN/2000 tertanggal 17 Oktober 2002 dengan ketua majelis (almarhum) Prof. Dr Paulus E Lotulung, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

1. Istilah hukum “Akta Pemindahan Kuasa” isinya, penerima kuasa memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut;

2. “Akta Kuasa” atau “Akta Pemindahan Kuasa” yang isinya demikian ini adalah sama dengan “Akta Kuasa Mutlak” tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain. Menurut Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 Jo. No. 12 Tahun 1984, hal tersebut adalah dilarang, karena dinilai sebagai suatu penyeludupan hukum dalam “perolehan hak atas tanah”. Disamping itu juga merupakan pelanggaran/penyimpangan Pasal 1813 B.W.

Dalam kaitan itu, berawal dari Akta Persetujuan Dan Kuasa yang dibuat pada tanggal 8 April 2011 oleh kantor PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, dimana setelah akta itu dibuat yang kemudian oleh saudari Soerjani sutanto meminta kepada PPAT tersebut untuk dibuatkan Akta Hibah (red, Akta Hibah nomor 18 pada tanggal 9 mei 2011), sehingga pada prosesnya Akta Hibah itu didaftarkan di kantor pertanahan kota Administrasi Jakarta Selatan tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya.

Maka timbul pertanyaan, apakah tindakan PPAT itu diatas dibenarkan secara hukum dalam pembuatan akta tersebut? Dan kedua apakah surat kuasa mutlak tersebut yang dipunyai oleh saudari Soerjani Sutanto juga diperbolehkan secara hukum? Jawaban tentunya tidak, karena pembuatan “Akta Persetujuan Dan Kuasa” itu penerima kuasa menggunakan surat kuasa mutlak yang nyata-nyata dilarang, yaitu sebagai berikut:

Pertama, PPAT itu menyalahi ketentuan hukum dan tindakannya itu merupakan tindakan terlarang, karena menurut INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 14 TAHUN 1982 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH, yang di dalam instruksinya PADA POIN (3) YAITU : Melarang Pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.

Kedua, ada surat Dirjend Agraria atas nama menteri dalam negeri republik indonesia no. 594/493/agr, tanggal 31 maret 1982 mengenai larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah.

Ketiga, ada klausul pemberian kuasa mutlak berkaitan dengan ketentuan pasal 39 pp no. 24 tahun 1997 mengenai kewenangan ppat dalam menolak pembuatan akta perjanjian hibah, di mana dalam ayat (1) huruf d yang menegaskan, bahwa ppat menolak untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakekatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak.

Bahwa apa yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf d tersebut adalah pemberian kuasa mutlak yang dilarang sebagaimana dinyatakan dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah.

Bahwa larangan tersebut ditujukan kepada kuasa mutlak yang berdiri sendiri. kuasa mutlak yang berdiri sendiri dalam pengalihan hak atas tanah memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya. kuasa mutlak yang berdiri sendiri ini tidak ada batasan berakhirnya, sehingga dapat terus digunakan oleh pihak penerima kuasa, hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu juga pada saat pembuatan “Akta Persetujuan Dan Kuasa” pada tgl 8 April 2011 PPAT itu tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak .
Maka tindakan seperti itu sudah merupakan pelanggaran yang dilakukan PPAT dan diatur di dalam Pasal 28 Perka BPN 1/2006, diatur mengenai pemberhentian, pelanggaran ringan, serta pelanggaran berat yang dilarang dilakukan oleh seorang PPAT:

Pasal 28

Huruf (i). PPAT tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak maupun pihak yang belum atau tidak berwenang melakukan perbuatan sesuai akta yang dibuatnya;

Pasal 29

(1) Pemberhentian PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan Kepala Kantor Pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah.
(2) Pemberhentian sementara PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan Kepala Kantor Pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah.

Menurut Perka BPN 1/2006 pemberian keterangan yang tidak benar dalam akta adalah termasuk pelanggaran berat oleh PPAT yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan Pertanahaan Nasional Indonesia.

Dan kemudian dalam kesempatan itu juga saya tanyakan bagaimana perkembangan surat yang dibuat oleh saudara Marcellinus Wiendarto, kepala seksi penanganan perkara, lalu stafnya Ibu Yunita menjawab bahwa surat tersebut kemarin ada yang perlu direvisi untuk penambahan undangan untuk Dirjen, saya mendengar jawaban hal itu diam saja dan berpikir alasan itu sebenarnya tidak perlu terjadi karena bukankah pegawai BPN bekerja selalu mengedepankan profesionalisme, apalagi mottot ATR/ BPN sekarang ini “Kini Jauh lebih Baik”.

Hipotesa hukum saya jauh hari mengatakan hal itu memang terasa janggal sekali, klo pun itu rencana dibuat gelar kasus, saya mau menanyakan apa ada dasar hukumnya? Untuk perlu diketahui bahwa Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 itu sudah dicabut dan tidak berlaku, bahkan Peraturan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan itu juga sudah tidak berlaku jika bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang No 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Sebagaimana dikemukakan Wakil Menteri ATR/ BPN Surya Tjandra, sebagai salah satu solusi, Kementerian ATR/BPN akan melakukan deregulasi sejumlah aturan yang sekiranya menghambat atau terlalu rumit kalau dijalankan. “Jadi, di ATR/BPN sudah ada ketentuan tidak tertulis bahwa kalau ada satu peraturan baru dari menteri atau dirjen, artinya harus menghapus lima peraturan yang sudah ada sebelumnya. Nanti pola penilaiannya pun mulai berubah. Soalnya, kan makin ribetregulasi, makin susah rakyat, dan memperpanjang birokrasi,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian ATR/BPN, Kamis (7/11/2019).

Akhirnya menutup refleksi tulisan ini untuk saat ini saya mencoba saja untuk mengkonstruksikan pikiran saya dengan positip dulu, lalu pertanyaan apakah ini cara penyelesaiannya? Ataukah ini “TRIK atau MODUS” yang memang sengaja untuk mengulur-ulur persoalan sehingga permohonan itu jadi mengambang, jika demikian benar maka saya minta untuk diberikan sangsi dan ganjaran yang setimpal.

Demikianlah saya ucapkan terima kasih.

Selasa, 14:45
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 2 hari

Bagaimana tata cara pengambilan sertipikat prona yg sdh selesai di kantor pertanahan kota kendari, apa sj syarat2nya?

Selasa, 11:46
Achmadini
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 2 hari

Yth. kementrian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional

perihal : sengketa tanah

saya achmadini pemilik sertifikat hak milik dengan nomor 00482 yang beralamat di jalan pahlawan kemarung nomor 102 rt 002 rw 001 kelurahan pasar baru kecamatan baturaja timur ogan komering ulu baturaja-sumatera selatan.

sebelumnya tanggal 3 september 2019 saya sudah membuat pengaduan tertulis ke badan pertanahan nasional ri kantor pertanahan kabupaten ogan komering ulu tentang sengketa/konflik tanah yang terletak di jalan pahlawan kemarung nomor 102 baturaja. dimana saya sebagai pihak pelapor mengajukan permohonan untuk dilakukan mediasi dengan ibu mardiana karena diduga telah mendirikan bangunan permanen di lahan milik saya sendiri sebagai pelapor. sekarang sebagian luas bangunan saya sekarang ditempati oleh orang yang menyewa kepada ibu mardiana. sebelum saya membuat pengaduan tertulis ke bpn ogan komering ulu. saya sudah menemui ketua rt 002 dan beliau bersama saya sendiri sudah menemui saudara ibu mardiana untuk menjelaskan tentang ukuran tanah yang saya miliki.
menjadi pertanyaan besar bagi saya ukuran tanah di sertifikat 78m2. tapi yang kami bisa pakai sekarang hanya separuh dari luas di sertifikat itupun untuk di lantai 2 dan di lantai dasar lebih kecil daripada ukuran di lantai 2. jadi sekarang ukuran lantai atas sama bawah tidak sama ( ukuran di atas lebih panjang daripada ukuran di bawah).

pertanyaan kedua adalah sebelum saya menyerahkan pengaduan tertulis ke bpn ogan komering ulu baturaja saya dapat mengakses aplikasi sentuh tanahku untuk melihat lokasi bidang tanah tapi setelah saya menyerahkan pengaduan tanggal 3 september 2019, sampai sekarang aplikasi sentuh tanahku buat melihat peta bidang tanah tidak bisa lagi saya akses.


saya mohon pihak terkait segera menindaklanjuti pengaduan saya. terima kasih.

Selasa, 10:59
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 3 hari

Selamat siang, mau menanyakan terkait program "pendaftaran tanah sistematis lengkap" tahun 2020 untuk desa slemanan, kecamatan udanawu, kabupaten blitar kapan ada ya? Kok selama ini bpn kab. Blitar tidak pernah sosialisasi atas program nasional tersebut? Kami sangat membutuhkan sertifikasi kepemilikan tanah kami. Mohon penjelasan dan apa syaratnya.
Terima kasih

Senin, 16:14
Anonim
Android Terverifikasi Harus diproses dalam 2 hari

Mohon penjelasan kepala kantor pertanahan kota banjarbaru kalsel, mengapa permohonan nib yg kami ajukan dari tgl 28 agustus 2019 sampai saat ini tidak ada kepastian kapan penyelesaiannya.. sudah 4 kali kami bolak-balik ke kantor tp tetap tdk ada penyelesaian..

KISAH SUKSES

Saran Pembagian Bansos

Bappenas bagi yg terima bansos diperiksa apakah ada anggota keluarga perokok, klu ada berarti buang uang sia2 satu org perokok x 20.000 rp/...

Telah Melakukan Pembayaran, Paspor Dibatalkan

Pagi, permisi pak, jadi ceritanya saya membuat paspor di imigrasi di IMIGRASI WONOSOBO, jadi dokumen maupun wawancara di wonosobo sudah clea...

Kejelasan Susu Kental Manis

Mohon informasi dan penjelasan mengenai edaran bpom terkait produk susu kental manis. Terima kasih.

KATEGORI POPULER

Nama Kategori Jumlah
Kepegawaian 19,578
Infrastruktur 17,842
Administrasi Kependudukan 16,133
BPJS Kesehatan 15,683
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 15,102
Load More