Kementerian Dalam Negeri

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 021-3843222 pengaduan@kemendagri.go.id
Selasa, 11:07
Aprianto
Email Instansi Terverifikasi Harus diproses dalam 1 hari

Assalamualaikum warohmatullahi Waborakatuh....Yth,Bapak Menteri Dalam NegeriPerkenalkan Saya:Nama:ApriantoAlamat: Baturaja Oku Sumatera SelatanSaya Ingin Melaporkan Blanko E-KTP Kosong Di Dukcapil Baturaja Oku Sumatera Selatan,Sudah 1 Bulan ini e-KTP bulan Selesai-selesai,Bukan Saya saja mengalami hal ini,tapi banyak juga warga disini mengeluhkan hal yg sama,yg paling parah ada yg 1 Tahun,2Tahun,sampe 3 Tahun e-KTP nya Belum Jadi,Dengan ini saya mohon Kepada Bapak Kemendagri Yang Terhormat,untuk menindaklanjuti pengaduan ini.Atas perhatian Bapak Kemendagri,Saya ucapkan Terimakasih yg Sebesar-besarnyaSalam NasionalismeSalam PatriotismeAPRIANTO

Selasa, 11:01
Ariatna
Email Instansi Terverifikasi Harus diproses dalam 1 hari

Kepada Yth: Kementrian Dalam Negri. Selamat pagi. Apakah betul biaya administrasi yang terdapat di desa untuk pembuatan Akta Hibah desa berhak 5% dari nilai total NJOP ? Apakah betul biaya tersebut sudah terdaftar di Undang- Undang RI.Mohon verifikasinya terkait pungli yang ada di desa.Berikut saya lampirkan rincian biaya /bidangnya.TerimakasihAriatna--Thank You and Best Regards,ARIATNAEmail : arieatna23@gmail.com

Senin, 08:46
Wardhana Ardy Syahputra
Email Instansi Terverifikasi Harus diproses dalam 0 hari

Yth. Kementerian Dalam NegeriC.q. Dirjen Kependudukan dan Catatan SipilAda 2 hal yang hendak saya laporkan di sini yaitu:Saya kesulitan untuk membuat akun pada website Sistem Pelayanan Pencatatan Sipil Online Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. Di sana tertulis bahwa saya bukan kepala keluarga, padahal saya adalah kepala keluarga dan telah memiliki Kartu Keluarga (KK). Data terlampir.Blanko E-KTP di Depok sudah lama kosong. Saya memasukkan permohonan E-KTP saya per tanggal 30 Januari 2019 (hampir 2 bulan belum juga selesai), bahkan rekan lain ada yang lebih dari 7 bulan belum selesai. Padahal Kementerian Dalam Negeri sedang mempercepat pengurusan segala sesuatu terkait kependudukan melalui Anjungan Dukcapil Mandiri. Mohon perhatian Bapak/Ibu yang berwenang.Terima kasih atas perhatiannya.Salam,Wardhana Ardy Syahputra

Senin, 08:23
Lukman
Email Instansi Terverifikasi Harus diproses dalam 0 hari

Selamat siang, mohon di bantu pencetakan e-ktp saya (surket terlampir), sudah menunggu sejak agustus 2017 hingga saat ini tidak ada kejelasan, bolak balik konfirmasi ke kecamatan Sindang Jaya di minta langsung ke Disdukcapil Tangerang, sampai disana di suruh cetak di Kec. Saja. Sampai di Kec. Di suruh di Disdukcapil lagi. Pusing mana yang benar. Waktu tersita, dokumen tidak jadi juga.

4 Feb, 11:21
Efis Baros
Email Instansi Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Assalamualaikum wr. Wb. Dengan hormatSaya aparatur sipil negara kab. Tanggamus dengan ini ingin menyampaikan rasa ketidakadilan terhadap kebijakan terkait tunjangan tambahan penghasilan TTP pejabat kab. Tanggamus pada dinas keuangan, bappeda, dan inspektorat kabupaten tanggamus dibandingkan dengan OPD lainnya di kabupaten tanggamus. Kebijakan yg dimbil sangat tidak berdasar dn berindikasi memperkaya diri...Contoh: Eselon 4 di dinas yg tersebut diatas lebih kurang mencapai 9 juta rupiah sedang di dinas lainnya hanya kurang lebih 2 juta rupiah dengan dasar itulah kami merasakan ketidakadilan.Dengan Kebijakan ini sudah cukup lama kami merasa ketidakadilan.Kami mohon dan berharap agar laporan kami dapat ditindaklanjuti sekian dan tarima kasih.. Wslm.. Dengan hormatPertama-tama saya ucapkan Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak yg telah menindaklanjuti surat yg saya buat, adapun jawaban tentang persyaratan yg perlu harus saya lengkapi :1. Terkait identitas, saya meminta maaf kpda bpk sy belum bersedia untuk melengkapinya dikarenakan sy takut jika nama sy dipublikasikan dan para pejabat yg terkait dlm laporan sy mengetahui bahwa sy yg melapor maka dampak dari laporan yg sy buat bisa mengakibatkan kehilangan karir maupun jabatan sy di pemerintah daerah.. Sy mohon segala hormat kepada bapak..2. Untuk Kronologi: bahwa sy akn jelaskan didalam struktur organisasai pemda ada namanya pejabat eselon 2, 3 dan 4. -eselon 2: sekretais daerah, kepala dinas, asisten bupati-eselon 3: sekretaris dinas,kepala bidang-eselon 4: kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi. Untuk para pejabat yg sy sebutkan diatas selain menerima gaji mereka juga mendapatkan penghasilan diluar gaji yang dinamakan Tunjangan Tambahan Penghasilan yg disebut (TPP) uang anggaran tersebut menggunakan uang APBD serta untuk menentukan besaran nominal TPP tersebut tanpa dasar dan dalil yg jelas kemudian dari kebijakan itu tidak Menggunakan azas keadilan.Setelah sy identifikasi kebijakan ini berindikasi adanya kepentingan dan konsfirasi antara para pejabat terkait dalam menentukan besaran uang TPP dan berpontensi markup anggaran dan memperkaya diri, Adapun besaran yg diterima TPP para pejabat tanggamus antaralain:1. Sekretaris daerah -+Rp. 60jt2. Kepala dinas keuangan -+Rp. 49jt, sedangkan kepala dinas lainya diluar dinas keuangan hanya Rp. 15jt.3. Sekretaris dinas keuanga -+Rp. 25jt sedangkan sekretaris di dinas lainnya hanya -+Rp. 5jt4. Kepala bidang di dinas keuangan -+ Rp. 15jt sedangkan dinas lain hanya -+Rp 4jt. 5. Kepala Sub. Bidang di dinas keuangan +-Rp. 9jt sedangkn di dinas lain hanya +-Rp. 2jt.6. Yg lebih mirisnya lg Staf pelaksana di dinas keuangan mendapakan TPP -+Rp. 2jt, sedangkan staf pelaksana di luar dinas keuangan tidak diberikan TPP.. Seperti sy ketahui bahwa kronologi terbitnya peraturan bupati terkait tunjangan tambahan lenghasilan (TPP) pada pemerintah kabupaten tanggamus antara lain:1. Konsep Draf peraturan bupati diusulankan oleh dinas keuangan kab. Tanggamus ke bagian hukum kab. Tanggamus2. Draf diserahkan ke bagian hukum kab. Tanggamus3. Dikoordinasikan dan dirapatkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu sekda tanggamus, dinas keuangan dan Badan perencanaan penelitian pembangunan daerah BAPELITBANG.Dari rangkaian inilah terbitnya peraturan bupati tentang tunjangan tambahan penghasilan kabupaten tanggamus yang tidak menampilkan azas keadilan. Serta timbulnya bahasa dinas kering, dinas basah, yg kaya makin kaya yg miskin makin miskin.. Dan selamanya tidak akn terciptanya birokrasi pemerintahan yg kondusif yg nyaman dan tentram karena keadilan tidak ditegakkan.. Sy mohon untuk di tindaklanjuti karena jika dibiarkan berlarut larut maka semakin beraninya para oknum pejabat ini menghambur-hamburkan uang rakyat demi kepentingan pribadi semata..Perlu diketahui oleh bapak bahwa Komisi Pemberatas korupsi menghimbau kpda kabupaten/kota dipropinsi lampung untuk besaran TPP para pejabat harus di hitung berdasarkan analisis beban kerja oleh lembaga yg terakreditasi dan berbadan hukum.. Agar tidak kecemburan sosial dan jgn ada istilah dinas kering dan dinas basah. Yg sy ketahui bahwa kabupaten tanggamus untuk menentukan besaran TPP tidak menggunakan anilisis beban kerja.. Akan tetapi kabupaten tanggamus untuk menentukan besaran TPP menggunakan nafsu untuk memperkaya diri.. Demikian, sy ucapkan terimakasih

DIIKUTI OLEH