Ditjen Otonomi Daerah

5 Nov, 12:21
Sri Nizma
Tatap Muka Ditutup oleh Sistem

Dengan hormat,Yang bertanda tangan dibawah ini :-Nama :Dra. Sri Nizma-NIK :1401016002640002-NIP : 19650607 198403 2 001-Unit Kerja :Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Riau-Alamat Rumah:Jl. KH Agus Salim No.118 RT.001/RW.005 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar RiauDengan ini mengadukan hal-hal sebagai berikut :1.Saya menjadi proses hukum Tipikor pada pada tahun 2011 di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusan pengadilan Nomor : 343/PID.B/2010/PN.Pkn dengan vonis : 3 Tahun penjara, denda Rp.50 jt/subsider kurungan 6 bulan, dijalani, membayar uang pengganti Rp.55.250.000,-/atau kurungan 1 tahun penjara (uang pengganti dibayar)2.Saya bebas pada tanggal 12 Agustus 20133.Setelah Bebas kembali masuk kerja dengan penempatan tugas di Disperindag s/d November 2015, lalu saya dimutasikan di Setda Kabupaten Kampar 4.Saya tidak pernah diberhentian Sementara dari ASN/PNS selama saya menjalani proses hukum sampai saya dinyatakan bebas.5.Pada tanggal 13 September 2018 Keluar Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MENPAN RB, dan BKN Nomor : 182/6597/SJ, No.:15 Tahun 2018,Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan6.Pada Tanggal 31 Desember 2018 Plt Bupati Kampar mengeluarkan SK PTDH atas nama Dra SRI NIZMA7.Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Dirjen HAM melalui suratnya Nomor : HAM.HA.01.04-21 tanggal 28 Oktober 2019 Hal Rekomendasi memberikan petunjuk untuk mempertimbangkan kembali ASN yang tersandung kasus TIPIKOR untuk diaktifkan kembali8.Saya sangat mengharapkan kepastian tidak lanjut POIN 10 apakah benar Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait akan memberikan kesempatan yang sudah di PTDH, yang akan maupun yang belum di PDTH yang tersandung dalam kasus korupsi akan diaktifkan kembali, mengingat hal tersebut sangat rentan akan terjadinya penyalahgunaan kesempatan yang bersifat menguntungkan diri sendiri atau kelompok terhadap saya maupun saudara-saudara saya yang mengalami nasib yang sama dalam hal PTDH dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab.Berkenaan dengan maksud diatas, maka saya mengharapkan pertimmbangan Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan menindak lanjuti hal-hal yang dinilai selah prosedur atas PTDH yang dilakukan oleh SKPD terkiat, dan berkenan pula Bapak Menteri mengaktifkan saya untuk kembali menjadi ASN atas pertimbangan HAMDemikian disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan yang Bapak berikan diucapkan terima kasih.

5 Nov, 12:12
Ahmad Effendi
Tatap Muka Ditutup oleh Sistem

Dengan hormat,Yang bertanda tangan dibawah ini :-Nama :Ahmad Effendi,SE-NIK :1403010606658968-NIP : 19650607 199103 1 003-Unit Kerja :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bengkalis Riau-Alamat Rumah:Jl.Sultan Syarif Kasim No.17 RT.002/RW.003 Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis RiauDengan ini mengadukan hal-hal sebagai berikut :1.Saya menjadi proses hukum dengan Tipikor pada pada tahun 2012 di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dengan putusan pengadilan Nomor : 32/PID.SUS/2012/PN.PBR dengan vonis : 1 Tahun 6 bulan penjara, denda Rp.50 jt/subsider kurungan 2 bulan, membayar uang pengganti Rp.329.348.000,-/atau kurungan 1 tahun penjara;2.Saya bebas pada tanggal 30 April 2014;3.Saya tidak pernah diberhentian Sementara dari ASN/PNS selama saya menjalani proses hukum sampai saya dinyatakan bebas;4.Saya mengajukan permohonan tertulis bekerja kembali kepada Bupati Bengkalis Riau;5.Bupati Bengkalis mengabulkan permohonan saya dengan SK Bupati Bengkalis Nomor : KPTS.824.3/BKD/2014/30 tanggal 4 Agustus 2014 dan saya bekerja terus menerus dan ditempatkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipkan Kab Bengkalis s/d 31 Juli 2018;6.Pada tanggal 30 Juli 2018 Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Kab Bengkalis mengeluarkan Surat Nomor : 800/BKPP-PKPP/2018/2038 tanggal 30 Juli 2018 perihal Pemberhentian Pembayaran Gaji dan Penghasilan lainnya atas nama saya Ahmad Effendi,SE padahal SK Pemeberhentian tidak ada sama sekali, sehingga patut diduga SKPD tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang dalam hal ini;7.Pada tanggal 13 September 2018 Keluar Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MENPAN RB, dan BKN Nomor : 182/6597/SJ, No.:15 Tahun 2018,Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;8.Pada Tanggal 17 Desember 2018 Bupati Bengkalis mengeluarkan SK PTDH atas nama AHMAD EFFENDI;9.SK PTDH diberlakukan TMT nya 31 Oktober 2012 sesuai masa inkrah dan penetapan SK PTDHnya TMT 17 Desember 2018, hal tersebut bertolak belakang dengan Siaran Pres BKN Nomor 022/RILIS/BKN/IX/2018 yang menyatakan agar PTDH diberlakukan TMT SK PTDH dikeluarkan dan kemudian diperkuat dengan Surat MENPAN,RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Puitusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;10.Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Dirjen HAM melalui suratnya Nomor : HAM.HA.01.04-21 tanggal 28 Oktober 2019 Hal Rekomendasi memberikan petunjuk untuk mempertimbangkan kembali ASN yang tersandung kasus TIPIKOR untuk diaktifkan kembali;11.Saya sangat mengharapkan kepastian tidak lanjut POIN 10 apakah benar Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait akan memberikan kesempatan yang sudah di PTDH, yang akan maupun yang belum di PDTH yang tersandung dalam kasus korupsi akan diaktifkan kembali, mengingat hal tersebut sangat rentan akan terjadinya penyalahgunaan kesempatan yang bersifat menguntungkan diri sendiri atau kelompok terhadap saya maupun saudara-saudara saya yang mengalami nasib yang sama dalam hal PTDH dari pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab.Berkenaan dengan maksud diatas, maka saya mengharapkan pertimmbangan Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan menindak lanjuti hal-hal yang dinilai selah prosedur atas PTD yang dilakukan oleh SKPD terkiat, dan berkenan pula Bapak Menteri mengaktifkan saya untuk kembali menjadi ASN atas pertimbangan HAMDemikian disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan yang Bapak berikan diucapkan terima kasih.

23 Okt, 07:50
Moh Tohirin
Email Instansi Ditutup oleh Sistem

PP 4 tahun 1976 mungkin masih berlaku . Pada zaman orba , PNS gol ruang IVa ke atas harus mengajukan izin kepada atasannya jika berbisnis swasta. Jika saat ini ada PNS dg jabatan sekretaris daerah kabupaten berbisnis sebagai pengembang perumahan bekerjasama dengan koperasi karyawan sebuah perseroan terbatas TBK , perizinannya bagaimana , apakah cukup dari bupati / walikota setempat , atau dari gubernur atau dari Mendagri . Prosedurnya bagaimana. Atau dilarang . Jika betul dilarang , dan dilanggar sanksi hukumnya apa dan sanksi administrasinya apa. Mohon penjelasan . Terima kasih .Purwodadi 17 Oktober 2019Hormat sayaTtdDrs h Moh Tohirin Jl gunung Lawu 16 RT 02 RW 18 Kel/kec Purwodadi kab Grobogan ( 58111)

11 Sep, 09:15
Tommy Putra Pratama Gunawan Edit
Facebook Ditutup oleh Sistem

Apa tugas dan fungsi Direktorat Produk Hukum Daerah?

13 Mei, 12:32
Alamsyah Bahari
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Berdasarkan paparan diatas kami berpendapat sebagaimana berikut:
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten buton utara di provinsi sulawesi tenggara terkait penempatan ibukota kabupaten yaitu sebagai berikut:


Pasal 7
“ibu kota kabupaten buton utara berkedudukan di buranga.”

Pasal 3
Kabupaten buton utara berasal dari sebagian wilayah kabupaten muna yang terdiri atas cakupan wilayah:
A. Kecamatan kulisusu;
B. Kecamatan kambowa;
C. Kecamatan bonegunu;
D. Kecamatan kulisusu barat;
E. Kecamatan wakorumba utara; dan
F. Kecamatan kulisusu utara.

Bahwa buranga berada di wilayah kecamatan boneguru, dan saat ini yang difungsikan sebagai ibulota kabupaten buton utara adalah ereke yang berada di kecamatan kulisusu, tentu hal ini bertentangan dengan peraturan ini.

DIIKUTI OLEH