Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Selasa, 11:01
Ariatna
Email Instansi Terverifikasi Harus diproses dalam 1 hari

Kepada Yth: Kementrian Dalam Negri. Selamat pagi. Apakah betul biaya administrasi yang terdapat di desa untuk pembuatan Akta Hibah desa berhak 5% dari nilai total NJOP ? Apakah betul biaya tersebut sudah terdaftar di Undang- Undang RI.Mohon verifikasinya terkait pungli yang ada di desa.Berikut saya lampirkan rincian biaya /bidangnya.TerimakasihAriatna--Thank You and Best Regards,ARIATNAEmail : arieatna23@gmail.com

18 Feb, 10:57
Rofai Dkk
Tatap Muka Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 9 hari

Saya telah berkirim surat ke Ditjen Pemdes perihal Mohon Evaluasi dan Pembatalan Pilkades/Pilkampung di Kampung Paluh Kec. Mempura Kab. Siak Prov. Riau tanggal 28 Desember 2019. Saya kirim ulang suratnya ke TU DItjen Pemdes diterima oleh ibu sriatun tangal 17 Februari 2020, mohon diberi tanggapan. Atas bantuannya terima kasih.

16 Jan, 15:07
Arifin Wicaksono
Email Instansi Ditutup oleh Sistem

Kemendagri tolong segera menindak lanjuti laporan yang telah disampaikan cakades & sebagian masyarakat Ds.Rejoagung Kec.Ngoro Kab.Jombang JATIM, yang merasa dizolimi adanya kecurangan PILKADES 2019, dibawah ini disertakan bukti-bukti indikasi manipulasi data:

6 Jan, 08:50
Fuad
Email Instansi Ditutup oleh Sistem

Selamat siang pak Mendagri beserta staf jajaran, mohon maaf saya ingin melaporkan mengenai malfungsi pejabat desa kami yakni mengenai kepala desa kami. Tahun kemarin saya mengurus nip ktp yg tidak terdeteksi ke kantor kades tapi baru bisa ditemui beberapa hari setelahnya dan ternyata masalah kesulitan untuk menemui kepala desa ini masih ditemui sampai sekarang, usut punya usut ternyata beliaunya lebih sering di warung kopi dibandingkan di kantor, sehingga warga yang membutuhkan tanda tangan harus mencari dari warung ke warung, kami sebagai warga desa tentu geram dengan kelakuan ini. Selain itu saya juga ingin mempertanyakan penggunaan dana desa di desa kami, karena tidak ada papan laporan penggunaan dana desa yang transparan di desa kami. Jalan pun masih banyak yang berlubang dan baru sedikit yang diaspal ulang, lokasi yakni Desa Gadingmangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mohon dilakukan sidak & evaluasi dari jajaran Kemendagri serta pihak terkait terhadap desa kami. Terimakasih

27 Des 2019, 21:50
Teguh Jatmiko
SMS Ditanggapi oleh Pelapor

Penetapan kekosongan formasi perangkat desa di kab. barito timur prov. kalimantan tengah.
yth.
kemendagri
di kab. barito timur telah terjadi pengosongan formasi jabatan perangkat desa untuk tahun 2020 yang menurut saya tidak sesuai dengan prosedur. kami yang sudah menjabat dari tahun 2010-2014 sebagai kaur umum, 2015 s/d 2019 diangkat sebagai sekretaris desa dengan sk pertahun. dan permendagri nomor 67 tahun 2017 pasal 12 dapat diangkat sampai umur 60 tahun. sekarang ini seleksi sudah sampai tahap penutupan pendaftaran dengan system cat.

20 Des 2019, 11:00
Dusun Baru 2002
Email Instansi Ditutup oleh Sistem

As,wr,wbBapak/ibu kemendagri RI,,, saya adalah perangkat Desa (Sekdes) Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kab.Seluma Pro.Bengkulu, dengan baru dilantiknya kepala desa baru, kepala desa baru ingin memberhentikan seluruh perangkat tanpa melalui Regulasi yg ada, walaupun beberapa kali saya sampaikan bah Pengangkatan dan Pemberhentian di atur di Uu Desa Pasal 53, Kemendagri 67 tahun 2018, Perda seluma no 7 tahun 2017, Perbub 33 Tahun 2019,, ternyata kepala desanya masih tak peduli,,,,,,,, Jadi Bapak/ibu kemendagri Saya Mohon petunjuk dan jalan keluarnya permasalahan seperti ini ,,,,,,,, ws

9 Des 2019, 09:04
Arifin Wicaksono
Email Instansi Ditutup oleh Sistem

Mohon Izin:Cakades & MasyarakatDs.Rejoagung Kec.Ngoro Kab.Jombang JATIMMerasa diZolimi adanya kecurangan PILKADES 2019Indikasi manipulasi data:Luar Kota, Data Ganda, Orang Meninggal..Lapor Kecamatan, Kabupaten, DPMD..Belum ada respon dan langkah selanjutnya,Mohon Petunjuk & ArahanDengan Hormat Saya Ucapkan Terima Kasih..

23 Okt 2019, 07:57
Firman
Email Instansi Ditutup oleh Sistem

Mhn ijin bertanya : apakah ada aturan khusus yg mengatur khusus terkait istilah penjabat (pj), pelaksana tugas (plt), pelaksana harian (plh) dan atas nama (a.n) dalam pemerintahan desa..?trus dari sisi kewenangan apa yg membedakannya..?mhn pencerahan...

DIIKUTI OLEH