Ditjen Bina Keuangan Daerah

11 Nov, 13:45
Anonim
Tatap Muka Ditutup oleh Sistem

Permohonan peninjauan perwali kota surabaya tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah

1 Nov, 14:31
Legiman
Tatap Muka Ditutup oleh Sistem

Pemutusan sepihak oleh pemda ka. aceh selatan

23 Okt, 08:12
Moh Tohirin
Email Instansi Ditutup oleh Sistem

Kepada Yth Bapak MENDAGRI Saya bertanya tentang penanganan kerugian daerah yang disebabkan perbuatan pihak lain ( pihak ketiga ) . Pada tahun 2005 pasar umum Godong yang dimiliki Pemkab Grobogan terbakar . Pembangunan kembali bangunan pasar selesai tahun 2008 . Penempatan kembali pedagang korban kebakaran dilakukan Dinas Pendapatan Daerah di bulan Desember 2008, dengan kewajiban membayar uang pesan tempat yang diangsur lima tahun . Uang pesan tempat di dalam Perda Nomor 20 Tahun 2002 dinilai sebesar perhitungan konstruksi . Selama lima tahun mengangsur uang pesan tempat , para pedagang tidak dipungut uang sewa, tetapi tetap dipungut retribusi persampahan sesuai Perda Kab Grobogan tentang Pajak dan Retribusi Daerah . Untuk menerangi toko/kios yang ditempatinya, para pedagang NGGANTOL atau nyambung sambungan listrik secara tidak sah ke Jaringan listrik yang seharusnya hanya untuk Kantor , dan untuk melayani minat pedagang ini, Dinas Pendapatan Daerah membeli travo 25 KVA dan beban terpasang untuk Pasar sebesar 115.000 VA . Ada 171 pedagang yang nggantol listrik ke instalasi pasar Godong. Untuk keperluan penerangan dan peralatan elektronik kantor pasar diperkirakan hanya membutuhkan 750 watt , sedangkan pemakaian 171 pedagang bisa mencapai 127.250 watt . Seharusnya 171 pedagang menjadi pelanggan PLN terpisah dengan pasar Godong, sebagaimana seluruh pedagang yang menempati pasar-pasar Pemkab Grobogan . Rekomendasi kemudahan mengganthol bagi 171 pedagang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati , dengan pertimbangan bahwa 171 pedagang tidak memiliki biaya untuk mengajukan permohonan penyambungan baru ke PLN . Kepada 171 pedagang yang nggantol listrik diwajibkan pasang kwh meter ( tidak resmi ) yang dipakai untuk menghitung jumlah kwh pemakaian listrik dalam rangka menghitung beban rekening listrik toko/kiosnya , untuk mengganti kerugian daerah belanja listrik pasar Godong yang disediakan DPA-SKPD Dinas Perindagtamben Kab Grobogan. Kerugian daerah ini terjadi seketika pada waktu Disperindagtamben membayar tagihan beban rekening listrik pasar Godong kepada PLN Purwodadi , sebab di dalam pembayaran itu sudah termasuk untuk membayar beban rekening listrik yang seharusnya ditanggung 171 pedagang yang bggantol . Tagihannya menjadi satu ID Pasar Godong , sebab 171 pedagang yang nggantol tidak tercatat sebagai pelanggan PLN sehingga tidak memiliki ID pelanggan. Pembayaran kerugian daerah sesuai dengan beban pemakaian listrik itu sejak tahun 2008 dilakukan secara kesepakatan bulanan, dibayarkan lewat Kepala UPTD Pasar Godong. Karena pada waktu penyusunan KUA PPAS dan APBD Tahun 2008/2009 tidak dibarengi dengan penyediaan akun/kode rekening pendapatan pembayaran kerugian daerah , dan tidak ada petunjuk yang jelas dari Bupati Grobogan, maka Kepala Dispetrindagtamben meminta diberikan akun yang dimaksudkan, sehingga hasil penerimaan pembayaran kerugian daerah dari 171 pedagang bisa langsung disetorkan ke kas daerah . Pada waktu ada audit Perwakilan BPK Propinsi Jawa Tengah di bulan September 2012 untuk PAD Kab Grobogan tahun 2010 sd 2012 ( September 2012) , auditor BPK tidak meminta penjelasan kepada Kepala Disperindagtamben lama yang menangani persoalan 171 pedagang yang membayar kerugian daerah terkait nggantol listrik . Auditor BPK berpendapat bahwa penerimaan pengembalian kerugian daerah tersebut dikategorikan PUNGLI . Bupati memerintahkan kepada Kadinasperindagtamben lama dan kasubag keuangan dinas ybs mengembalikan kepada 171 pedagang . Padahal hasil penerimaan kerugian daerah dari pembayaran 171 pedagang sudah ada 33.000.000 disetorkan ke kas daerah sebelum LHP BPK diterbitkan . Penyetoran itu atas petunjuk Kepala DPPKAD dengan menggunakan rekening LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH dan sebagian dengan REKENING RETRIBUSI PEMAKAIAN TOKO/KIOS/LOS PASAR GODONG . Yang sudah terlanjur disetorkan ke kas daerah seharusnya termasuk yang harus dikembalikan kepada 171 pedagang , dan oleh Bupati dijanjikan akan dikeluarkan melalui dana tak tersangka tahun 2013 . Dalam tindak lanjut penyelesaian LHP BPK dari Perwakilan BPK Propinsi Jawa Tengah merekomendasikan dua hal mengenai pembayaran kembali dana yang sudah disetorkan ke kas daerah , yaitu pertama dengan kontra pos jika dikeluarkan di tahun 2012 , dan dikeluarkan melalui dana tak tersangka jika melampaui tahun 2012. Ada berita acara resmi yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat dari unsur Perwakilan BPK Jawa Tengah dan pejabat teras Pemkab Grobogan . Sampai sekarang Bupati Grobogan tidak berkenan mengeluarkan dana tersebut . Kami mantan Kepala Disperindagtamben Kab Grobogan yang sudah nomboki pengembalian kepada 171 pedagang tentu harus dan wajar jika diganti dari pembayaran kembali dana yang sudah disetor ke kas daerah 33.000.000 . Argumentasi bahwa PP 58 Tahun 2005 mengatur mekanisme penagihan kembali jika kurang bayar dan/atau pembayaran kembali jika kelebihan setor , sudah diabaikan Bupati Grobogan . Saya sudah menuinggu sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak kelar/tidak selesai . Kasus ini justru dikembangkan oleh lawan lawan saya dilaporkan ke Kejaksaan negeri . Saya merasa dikriminalisasi , sebab tidak ada sepeserpun yang saya pakai pribadi , saya tetap diperkarakan telah melampaui kewenangan dan dipidana penjara . Uang pembayaran dari 171 pedagang yang sudah saya kembalikan nyatanya tidak disita sebagai barang bukti . Apalagi dana dari pedagang sebesar 33.000.000 yang sudah disetorkan ke kas daerah, tentu dilarang disita APH oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku . Dengan ini saya mohon Bapak Mendagri membantu saya berpedoman peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah , memberikan putusan atas kasus yang saya uraikan di atas, sehingga ketika kewajiban saya mengembalikan hasil penerimaan pembayaran kerugian daerah atas perintah Bupati Grobogan sudah saya penuhi, maka tentu hak kami untuk menerima penggantian nomboki 33.000.000 karena uangnya masih di kas daerah , bisa dikeluarkan dan dikembalikan kepada Dinas Perindagtamben (lama) untuk selanjutnya diserahkan kepada diri saya . Demikian semoga Bapak Mendagri benar benar menjadi pengayom dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah di Kab Grobogan . Terima kasih . Purwodadi, 6 September 2019 Hormat saya ttd Drs H MOH TOHIRIN Jl. Gunung Lawu No 16 RT 02 RW 18 Kel/Kec Purwodadi Kab Grobogan (58111) .

11 Okt, 10:08
Agus Junaedi Sap
Website Ditutup oleh Sistem

Mohon petunjuk, Bagaimana memasukkan pengadaan Kartu SAM ke dalam DAK Non Fisik. Kartu SAM satu paket dengan CARD READER. Bisakah dianggarkan dalam DAK Non Fisik. Dan apakah masuk dalam belanja modal? Mohon petunjuk, jika ada contoh RKA Pengadaan Kartu SAM (Secure Access Modul)

26 Apr, 13:30
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Selamat siang, Pak Menteri mohon direvisi SK Mendagri 971 tahun 2018 yg mengelola Dana BOS harus PNS karena ada sekolah yg PNSnya hanya Kepala Sekolah. Lalu mohon utk direvisi agar yg mengelola Dana BOS jangan dari Guru karena beban tugas mereka mengajar sehingga kalau mereka disibukkan dengan mengurus Dana BOS maka kegiatan pembelajaran bisa terbengkalai. Karena Tugas Pokok Guru adalah mengajar jangan tambahkan beban tugas yg tidak ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yg bisa menghambat proses pembelajaran. Harusnya yg seperti itu harus diserahkan TU sekolah. Terima kasih.

DIIKUTI OLEH