Kementerian Dalam Negeri

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 021-3843222 pengaduan@kemendagri.go.id
Selasa, 10:57
Rofai Dkk
Tatap Muka Terverifikasi Harus diproses dalam 3 hari

Saya telah berkirim surat ke Ditjen Pemdes perihal Mohon Evaluasi dan Pembatalan Pilkades/Pilkampung di Kampung Paluh Kec. Mempura Kab. Siak Prov. Riau tanggal 28 Desember 2019. Saya kirim ulang suratnya ke TU DItjen Pemdes diterima oleh ibu sriatun tangal 17 Februari 2020, mohon diberi tanggapan. atas bantuannya terima kasih.

12 Feb, 09:43
Sri Maryati
Email Instansi Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 4 hari

Assalamu'alaikumBapak/Ibu Yth.Perkenalkan saya Sri Maryati, saya adalah peserta CPNS Kemendagri. Saya daftar di IPDN Jatinangor dengan formasi Ahli Pertama - Pranata Komputer. Saya lolos tahap seleksi administrasi namun pada saat saya cek di pengumuman Jadwal SKD Kemendagri tidak ada No Registrasi yang sesuai dengan kartu ujian saya, pada saat di search nama memang ada 2 nama yang sama namun dengan No register yang berbeda. Berikut saya lampirkan sebagai bukti .. Mohon bantuannya ..Terimakasih.

6 Feb, 22:36
Haryandi
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 2 hari

Tolong instasi terkait...blangko e-ktp di lebak banten kosong....apa2 butuh e ktp ..

5 Feb, 15:38
Anonim
Website Ditutup oleh Pelapor

Yth. bapak/ibu,

perkenalkan, saya daniella natasha dengan nik 210203******0004 berdomisili di batam. pada bulan oktober 2019 lalu saya telah selesai melakukan perekaman e-ktp di kecamatan bengkong dan belum diterbitkan e-ktpnya hingga sekarang terkait habisnya blangko.

saya juga sudah mengambil surat keterangan bukti perekaman e-ktp dimana yang dikatakan dapat dijadikan sebagai pengganti e-ktp. hal tersebut kurang efektif menurut saya dimana surat tersebut hanya dapat sebagai pengganti e-ktp sementara waktu yaitu hanya berjangka waktu 6 bulan.

bagaimana jika dalam kurun waktu tersebut e-ktp belum juga terbit? kita penduduk harus pergi lagi ke kecamatan terkait utk meminta kembali surat keterangan tersebut sehingga hal ini menimbulkan ketidak-efektifan penggunaan surat sebagai pengganti e-ktp.

mohon segera ditindaklanjuti mengenai kekosongan blangko karena hal tersebut menimbulkan kekeliruan diantara memang terjadi kekosongan blangko atau terdapat oknum yang memang sengaja tidak mau menerbitkan e-ktp untuk pengurusan manual (tidak menggunakan jasa).

terima kasih.

4 Feb, 11:21
Efis Baros
Email Instansi Terverifikasi Harus diproses dalam 3 hari

Assalamualaikum wr. Wb. Dengan hormatSaya aparatur sipil negara kab. Tanggamus dengan ini ingin menyampaikan rasa ketidakadilan terhadap kebijakan terkait tunjangan tambahan penghasilan TTP pejabat kab. Tanggamus pada dinas keuangan, bappeda, dan inspektorat kabupaten tanggamus dibandingkan dengan OPD lainnya di kabupaten tanggamus. Kebijakan yg dimbil sangat tidak berdasar dn berindikasi memperkaya diri...Contoh: Eselon 4 di dinas yg tersebut diatas lebih kurang mencapai 9 juta rupiah sedang di dinas lainnya hanya kurang lebih 2 juta rupiah dengan dasar itulah kami merasakan ketidakadilan.Dengan Kebijakan ini sudah cukup lama kami merasa ketidakadilan.Kami mohon dan berharap agar laporan kami dapat ditindaklanjuti sekian dan tarima kasih.. Wslm.. Dengan hormatPertama-tama saya ucapkan Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak yg telah menindaklanjuti surat yg saya buat, adapun jawaban tentang persyaratan yg perlu harus saya lengkapi :1. Terkait identitas, saya meminta maaf kpda bpk sy belum bersedia untuk melengkapinya dikarenakan sy takut jika nama sy dipublikasikan dan para pejabat yg terkait dlm laporan sy mengetahui bahwa sy yg melapor maka dampak dari laporan yg sy buat bisa mengakibatkan kehilangan karir maupun jabatan sy di pemerintah daerah.. Sy mohon segala hormat kepada bapak..2. Untuk Kronologi: bahwa sy akn jelaskan didalam struktur organisasai pemda ada namanya pejabat eselon 2, 3 dan 4. -eselon 2: sekretais daerah, kepala dinas, asisten bupati-eselon 3: sekretaris dinas,kepala bidang-eselon 4: kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi. Untuk para pejabat yg sy sebutkan diatas selain menerima gaji mereka juga mendapatkan penghasilan diluar gaji yang dinamakan Tunjangan Tambahan Penghasilan yg disebut (TPP) uang anggaran tersebut menggunakan uang APBD serta untuk menentukan besaran nominal TPP tersebut tanpa dasar dan dalil yg jelas kemudian dari kebijakan itu tidak Menggunakan azas keadilan.Setelah sy identifikasi kebijakan ini berindikasi adanya kepentingan dan konsfirasi antara para pejabat terkait dalam menentukan besaran uang TPP dan berpontensi markup anggaran dan memperkaya diri, Adapun besaran yg diterima TPP para pejabat tanggamus antaralain:1. Sekretaris daerah -+Rp. 60jt2. Kepala dinas keuangan -+Rp. 49jt, sedangkan kepala dinas lainya diluar dinas keuangan hanya Rp. 15jt.3. Sekretaris dinas keuanga -+Rp. 25jt sedangkan sekretaris di dinas lainnya hanya -+Rp. 5jt4. Kepala bidang di dinas keuangan -+ Rp. 15jt sedangkan dinas lain hanya -+Rp 4jt. 5. Kepala Sub. Bidang di dinas keuangan +-Rp. 9jt sedangkn di dinas lain hanya +-Rp. 2jt.6. Yg lebih mirisnya lg Staf pelaksana di dinas keuangan mendapakan TPP -+Rp. 2jt, sedangkan staf pelaksana di luar dinas keuangan tidak diberikan TPP.. Seperti sy ketahui bahwa kronologi terbitnya peraturan bupati terkait tunjangan tambahan lenghasilan (TPP) pada pemerintah kabupaten tanggamus antara lain:1. Konsep Draf peraturan bupati diusulankan oleh dinas keuangan kab. Tanggamus ke bagian hukum kab. Tanggamus2. Draf diserahkan ke bagian hukum kab. Tanggamus3. Dikoordinasikan dan dirapatkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu sekda tanggamus, dinas keuangan dan Badan perencanaan penelitian pembangunan daerah BAPELITBANG.Dari rangkaian inilah terbitnya peraturan bupati tentang tunjangan tambahan penghasilan kabupaten tanggamus yang tidak menampilkan azas keadilan. Serta timbulnya bahasa dinas kering, dinas basah, yg kaya makin kaya yg miskin makin miskin.. Dan selamanya tidak akn terciptanya birokrasi pemerintahan yg kondusif yg nyaman dan tentram karena keadilan tidak ditegakkan.. Sy mohon untuk di tindaklanjuti karena jika dibiarkan berlarut larut maka semakin beraninya para oknum pejabat ini menghambur-hamburkan uang rakyat demi kepentingan pribadi semata..Perlu diketahui oleh bapak bahwa Komisi Pemberatas korupsi menghimbau kpda kabupaten/kota dipropinsi lampung untuk besaran TPP para pejabat harus di hitung berdasarkan analisis beban kerja oleh lembaga yg terakreditasi dan berbadan hukum.. Agar tidak kecemburan sosial dan jgn ada istilah dinas kering dan dinas basah. Yg sy ketahui bahwa kabupaten tanggamus untuk menentukan besaran TPP tidak menggunakan anilisis beban kerja.. Akan tetapi kabupaten tanggamus untuk menentukan besaran TPP menggunakan nafsu untuk memperkaya diri.. Demikian, sy ucapkan terimakasih

4 Feb, 11:03
Wilfried Agusman
Email Instansi Ditutup oleh Sistem

Yth:/Walikota bekasi, Menpan RB dan MendagriSelamat siang,Sebelumnya saya mohon maaf keluhan ini saya sampaikan agar kita sama-sama berbenah untuk meningkatkan pelayanan di semua lini baik lingkup nasional hingga lingkup terkecil.Saya ada pengalaman terkait pengurusan penambahan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga di Kecamatan Bekasi Utara yang menurut saya terlalu lama dan saya harus kembali untuk ke-3 kalinya namun KK tersebut belum juga ada.Awal mulanya anak saya lahir tanggal 16 Desember 2019, sebagai warga negara yang baik saya wajib mendaftarkan dan mengurus administrasi kependudukan ditempat saya tinggal. Saat mengurus akta lahir di kecamatan Bekasi Utara berjalan lancar karena persyaratan untuk membuat KK harus memiliki akta lahir. Saat akta lahir sudah ada saya melanjutkan mengurus penambahan anggota keluarga baru di KK di kecamatan bekasi utara domisili saya tinggal. Saat mengurus KK disana pada awal bulan Januari saya diberikan secarik kertas untuk pengambilan KK saya yang disana tertera dapat diambil tanggal 14 Januari 2020. Dikarenakan saya bertugas disalah satu instansi di daerah Jakarta maka saya memutuskan untuk mengambil KK tersebut tanggal 18 Januari 2020 agar tidak mengganggu jam kerja saya. Saat tanggal 18 Januari saya ke kecamatan Bekasi Utara saya hanya disodorkan draft KK untuk di cek kembali kebenaran dari nama dan keterangan-keterangan yang tercantum di KK. Menurut saya jika dukcapil sudah online dan databasenya baik dari akte lahir dan KK sudah terintegrasi maka kemungkinan kesalahannya sangat kecil. Awalnya saya kira hanya di cek dan dihari itu dapat di print KK yang sudah saya ajukan dari awal bulan Januari. Tapi ternyata informasi dari petugasnya bahwa KK saya belum ada QR code nya jadi saya diminta kembali lagi tanggal 22 Januari. Namun karena hal kedinasan saya baru bisa datang kembali tanggal 1 Februari 2020 dengan harapan di tanggal 1 Februari 2020(10 hari dari tanggal yang diberikan) KK saya sudah selesai. Hari ini sekitar pukul 10.30 saya kembali ke kecamatan Bekasi Utara. Saya bertemu dengan petugasnya lalu memberikan kembali draft KK yang dulu sudah pernah saya cek. Saya langsung mengatakan bahwa di tanggal 18 Januari 2020 sudah pernah di cek. Lalu petugas tersebut masuk ke dalam ruangan dan mengatakan saya kembali lagi tanggal 4 februari 2020 karena KK saya berkas pengajuan KK yang pernah saya ajukan katanya hilang. Disini saya sedikit kecewa dengan pelayanan publik seperti ini. Saya berharap dengan email ini, ASN baik tingkat terkecil hingga terbesar dapat sama-sama memperbaiki pelayanan publik agar masyarakat tidak dirugikan baik waktu maupun materi karen menurut saya pelayanan itu bukan hanya diukur dari kuantitas jam kerja tapi kualitas dan output yang ada. Sebenarnya kecamatan Bekasi Utara sudah bagus dari jam pelayanan dimana saya mendapatkan info bahwa pelayanan di kecamatan hari senin-jumat(hingga pukul 20.00wib) dan sabtu (hingga pukul 12.00wib) namun harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang tidak berbelit-belit dan tepat sasaran(baik orang maupun waktu). Serta adanya standard administrasi yang diberikan baik format maupun SOP nya. Seperti sudah pengambilan berkas yang diberikan kesaya tidak ada kop instansi, petugas hanya menandatangani dan memberikan inisial(bukan nama petugas beserta NIP/NRP nya)Semoga dengan kejadian ini kota bekasi dan Indonesia pada umunya dapat meningkatkan pelayanan publik.Atas perhatian,kerjasama dan pembenahannya kami ucapkan terima kasihSalamReformasiBirokrasiBestRegards,W.A

30 Jan, 14:31
Anonim
Email Instansi Ditutup oleh Sistem

Assalamualaikum wr. Wb. Dengan hormat,Saya Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan ini ingin menyampaikan rasa ketidakadilan terhadap kebijakan terkait tunjangan tambahan penghasilan (TTP) pejabat Kabupaten Tanggamus pada Dinas Keuangan kabupaten tanggamus dibandingkan dengan OPD lainnya di kabupaten tanggamus. Kebijakan yg diambil sangat tidak berdasar dan berindikasi memperkaya diri dan ada istilah bahasa dinas kering dan dinas basah, seperti diketahui untuk menentukan besaran tunjangan kinerja pegawai di daerah harus berdasarkan analisis beban kerja yg dilakukan oleh lembaga yang berkompeten, Bukan berdasarkan nafsu untuk kepentingan pribadi semata.. Kebijakan yg tersebut diatas sdh berjalan cukup lama dari 2015 s.d 2020, kami menduga dalam menentukan TPP di kabupaten tanggamus diduga adanya konsfirasi antara oknum para pejabat tinggi di kabupaten tanggamus demi kepentingan pribadi, kami mohon persoalan ini harus di selesaikan agar pemerintahan berjalan dgn kondusif dan tentram dan tidak ada kecemburuan sosial antara ASN yg ad dikabupaten tanggamus , Jika ini dibiarkan berlarut-larut maka semakin beraninya para oknum pejabat menghambur-hamburkan uang rakyat untuk kepentingan Pribadi maupun golongan, Seperti kami ketahui bahwa untuk besaran nilai TPP di kabupaten/kota lainnya yg ada dipropinsi sudah menggunakan azas keadilan, untuk pemberian TPP setiap masing" pejabat eselon diberikan TPP dengan sama rata sesuai eselon.. Sedangkan untuk TPP di kabupaten tanggamus sampai saat ini tidak memakai azas keadilan.. Contohnya antara lain.. Contoh:1. Eselon 2 di dinas Keuangan kabupaten tanggamus lebih kurang mencapai Rp. 40juta sedangkan di dinas lainnya hanya lebih kurang Rp. 15 juta2. Eselo 3 di dinas keuangan kab. Tanggamus lebih kurang Rp. 15jt sedangkan dinas lainnya hanya Rp. 4jt3. Eselon 4 di dinas keuanga kab. Tanggamus lebih kurang Rp. 9jt sedangkan di dinas lainnya hanya Rp. 2jtKami mohon dan berharap agar laporan kami dapat ditindaklanjuti sekian dan tarima kasih.. Wslm..

28 Jan, 10:46
Saiful
Website Ditutup oleh Pelapor

Konsolidasi no. nik dan kk

no. kartu bpjs:0002888928775
no. kk:3604060809140002
no. nik:3217086702870005

belum di online kan oleh dukcapil serang,
data masih atasnama bayi di bpjs kesehatan kc jakpus

28 Jan, 06:55
I Gede Pari Adhinata
Website Ditutup oleh Sistem

Kartu keluarga belum terupdate setelah penambahan anggota baru,no kartu keluarga saya 5102061502120008,mohon dapat dibantu karena saya tidak dapat mengurus bpjs karena data keluarga yang saya tambahkan belum ada masuk di kk

DIIKUTI OLEH